dion bata
KUPANG, PK -- Sebanyak 32 dosen dan karyawan Universitas Muhammadyah Kupang (UMK) dinonaktifkan oleh pihak universitas karena mereka menjadi calon anggota legislatif (Caleg) dalam pemilu tahun ini.
Pengendali UMK, Dr. Abu Bakar Iskandar, M.Si, ketika ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Selasa (17/3/2009), membenarkan penonaktifan dosen/karyawan UMK tersebut. Menurutnya, meski sudah dinonaktifkan tapi masih ada dosen/karyawan maupun pejabat struktural di UMK yang belum mengundurkan diri.
Sesuai aturan internal UMK, papar Iskandar, pejabat struktural seperti rektor, pembantu rektor, dekan dan pembantu dekan diangkat dengan surat keputusan (SK) Pimpinan Pusat Muhammadyah (PPM). Sedangkan jabatan di bawahnya, seperti ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga penelitian, kepala biro umum, kepala perpustakaan, kepala BAAK diangkat dengan SK yayasan dan rektor.
Sampai saat ini, katanya, belum ada SK PPM untuk penonaktifan 25 orang pejabat struktural, sehingga sebagian dosen/karyawan yang menjadi caleg enggan mengundurkan diri. "Mereka merasa ada ketidakadilan. Karena sebagian dinonaktifkan, sedangkan yang lain belum jelas," kata Iskandar.
Dikatakannya, meski sebagian dosen/karyawan dinonaktifkan, namun kegiatan perkuliahan tetap berjalan. Yang terganggu adalah kehilangan peran jabatan struktural dalam rektorat.
"Kami bagai anak ayam kehilangan induk. Sampai saat ini kami melakukan aktivitas kampus tanpa ada pejabat rektor. Sejak persoalan aksi demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu, pejabat rektor enggan masuk kampus. Pintu ruang rektor tetap terkunci," katanya.
Saat ini, katanya, aktivitas kampus ditangani oleh dirinya sebagai orang yang dituakan. Ia sebagai pengendali kampus dan Pembantu Rektor I UMK, Ahmad Atang.
Kuliah di Unwira Terganggu
Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang menyesalkan sikap rektorat yang membiarkan para dosen menjadi caleg dan meninggalkan tugas mengajar.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unwira Kupang, Antonius Kapitan, yang didampingi Sekretaris Umum BEM Unwira, Frans Pati Herin, ketika ditemui di Sekretariat BEM Unwira, Selasa (17/3/2009).
Data yang dihimpun Pos Kupang, ada 62 dosen/karyawan dari 142/karyawan di Unwira yang menjadi caleg. Proses perkuliahan berjalan tidak maksimal karena dosen-dosen yang menjadi caleg sering tidak masuk kampus.
Kapitan mengatakan, mahasiswa memberikan suport dan bangga karena para dosen menjadi caleg. Namun, katanya, mahasiswa menyesal karena para dosen itu tidak menghargai karir dan profesi sebagai dosen. Predikat dosen itu sangat mulia, karena berkaitan dengan perannya menciptakan sumber daya manusia (SDM) di NTT. "Kami menyesalkan hal ini. Kami mau berguru kepada siapa kalau dosen lebih memilih menjadi seorang politikus?" ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Yayasan Pendidikan Katolik (Yapenkar) St. Arnoldus Jansen, Pater Gregorius Neonbasu, SVD. Kepada Pos Kupang yang menghubunginya melalui ponselnya, Pater Neonbasu mengatakan sudah mengetahui persoalan tersebut. Menurutnya, para dosen dan karyawan yang menjadi caleg sangat disesalkan karena mengganggu proses perkuliahan di Unwira.
Pihaknya juga menyesalkan ketidaktegasan rektor. Padahal dalam aturan yayasan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) itu disebutkan bahwa apabila menjadi caleg atau lainnya, dosen harus mengundurkan diri. Setelah lima tahun baru melamar kembali ke yayasan, jika ingin menjadi dosen.
Saat ini, katanya, pihaknya sudah membentuk tim kecil untuk membuat petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) mengenai persoalan tersebut. "Kami memiliki aturan dan AD/ART yang sangat jelas, namun itu tidak dilaksanakan. Untuk itu kami sedang membentuk tim untuk membuat juknis dan juklak berkaitan dengan masalah itu," katanya.
Rektor Unwira, Pater Dr. Cosmas Fernandez, SVD belum berhasil dikonfirmasi. (nia)
Pos Kupang 18 Maret 2009 halaman 1
Posted in: Pileg-Pilpres
