Menemukan Masalah Pendidikan di NTT (1)

Oleh Matilde Dhiu, Alfred Dama, Agus Sape

HASIL Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2007/2008 menempatkan Propinsi Nusa Tenggara (NTT) di urutan ke-33 alias nomor buntut dari 33 Propinsi di Indonesia. Seperti dipaparkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Propinsi NTT, Ir. Thobias Uly, hasil UN tingkat SMP tahun ajaran 2005/2006 mencapai 63,18 persen, tahun ajaran 2006/2007 mencapai 64,96 persen dan tahun 2007/2008 turun menjadi 46,36 persen. 

Hasil UN tingkat SMA tahun ajaran 2005/2006 mencapai 70 persen, tahun 2006/2007 turun menjadi 62,08 persen dan tahun 2007/2008 mencapai 62,75 persen.

Posisi NTT secara nasional ini melahirkan penilaian bahwa mutu pendidikan NTT paling rendah secara nasional. Tetapi, banyak peserta diskusi tidak sependapat kalau mutu pendidikan di NTT hanya diukur dengan hasil UN. Menurut mereka, pendidikan tidak sekadar prestasi intelektual, melainkan juga mencakup aspek kepribadian dan budi pekerti dan masih ada aspek lainnya. Sementara yang diukur dalam UN hanya aspek intelektual semata. 

Bahkan masih ada peserta yang keberatan dengan UN karena yang menentukan keberhasilan siswa justru orang lain, padahal yang mengetahui dengan baik kemampuan dan perkembangan siswa justru guru-guru di sekolah.

Tanpa mengabaikan pendapat-pendapat tersebut, hasil UN ini menjadi referensi penting untuk mengetahui kualitas output pendidikan kita secara nasional. Mengapa hasil UN propinsi- propinsi lain bisa lebih tinggi dari Propinsi NTT? Bukankah standar yang digunakan sama untuk semua propinsi? Kalaupun standar lulusan itu terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, bukankah kenaikan standar itu berlaku sama untuk semua propinsi. 

Prof. Elias Kopong menegaskan bahwa merosotnya mutu pendidikan di NTT bukan baru terjadi sekarang, melainkan sudah sejak era tahun 1970-an. Hanya memang kita cukup lama terlena dan baru sekarang mulai menyadarinya.

Menurut Elias, mutu pendidikan NTT masih lebih baik pada era 1960-an. Pada waktu itu, katanya, standar lulusan sudah ditetapkan 6,00. Tetapi sekarang dengan standar lulusan 5,00 atau 5,25 pun masih begitu banyak peserta yang tidak lulus. Dengan ini jelas mutu pendidikan kita mengalami kemunduran.
Diskusi yang digelar Pos Kupang, Kamis (12/3/2009), berhasil mengidentifikasi beberapa masalah yang menjadi biang merosotnya mutu pendidikan di NTT. Antara lain jumlah guru yang masih terbatas. Jumlah guru di NTT saat ini sebanyak 50.135 orang, sementara jumlah sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK mencapai 5.159 sekolah, dengan jumlah siswa sebanyak 1.045.036 orang. 

Menurut Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan NTT, Drs. Ismail Kasim, NTT idealnya memiliki 65 ribu hingga 70 ribu orang guru. Itu artinya NTT masih kekurangan 15 ribu hingga 20 ribu orang guru. 


Penyebaran guru pun belum merata. Guru-guru masih cenderung menumpuk di sekolah-sekolah perkotaan, sementara di desa-desa sangat langka. Bahkan di TTS ada sekolah yang hanya punya satu orang guru. Guru tersebut tinggal di kampung lain dari sekolah itu. Kegiatan belajar mengajar baru bisa jalan kalau guru yang bersangkutan datang ke sekolah. Kondisi ini jelas membuat kegiatan belajar mengajar jauh dari maksimal.

Sarana peningkatan mutu, seperti perpustakaan, laboratorium dan ICT, juga masih terbatas. Dari 4.024 sekolah dasar di NTT, hanya 344 SD yang memiliki perpustakaan, 3.434 SD yang memiliki laboratorium serta 3.330 SD memiliki fasilitas ICT. 
Di tingkat SMP, dari 795 SMP, hanya 539 SMP yang memiliki perpustakaan, 549 laboratorium serta 15 fasilitas ICT. Di tingkat SMA, dari 235 SMA, hanya 160 SMA yang memiliki perpustakaan, 145 laboratorium serta 124 unit fasilitas ICT. 

Sedangkan dari 105 SMK, hanya 54 SMK memiliki perpustakaan, 40 laboratorium dan 85 unit fasilitas ICT. Data dari Dinas PPO Propinsi NTT ini menunjukkan ketimpangan yang luar biasa proses belajar mengajar di NTT.

Prof. Elias Kopong menegaskan bahwa guru masih menjadi penentu utama mutu pendidikan di NTT. Masalahnya, di NTT jumlah guru masih terbatas. Baru sekitar 9 ribu orang guru yang berkualifikasi sarjana dari sekitar 50 ribu orang total jumlah guru.

Menurut data yang didapatnya dari Pemerintah Kota Kupang, di Kota Kupang terdapat 123 SD dengan rombongan belajar sekitar 1.200 dan jumlah guru sebanyak 875. 

"Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa berharap akan mutu pendidikan yang lebih baik. Kalau masih ada gap antara jumlah rombongan belajar dan jumlah guru. Di luar Kota Kupang, kondisinya lebih parah lagi," kata Elias. 

Menurut Prof Elias, sistem mengajar guru juga belum tertata dengan baik. Ada guru Agama yang mengajar Matematika. "Kalau mau membenahi mutu pendidikan, benahi mulai dari distribusi guru yang bagus, kualifikasi mereka yang baik sehingga bisa mengajar dengan baik," kata Elias. 

Dia memberi contoh guru Matematika. Kalau guru itu betul S1 Matematika, mestinya dia sudah tahu konsep Matematika yang pas untuk SMP atau SMA. Kurikulum berubah seperti apa pun, tidak menjadi masalah karena gurunya menguasai materi. 
Masalah lainnya adalah manajemen pendidikan di NTT yang belum memenuhi syarat-syarat yang diharapkan. Menurut Drs.John Manulangga, M. Ed, manajemen pendidikan berpengaruh langsung terhadap pemerataan dan standar pendidikan. "Kalau manajemen tidak baik, pemerataan dan peningkatan mutu pasti tidak baik," katanya.

Salah satu komponen yang paling bermasalah dalam pendidikan di NTT, menurut dia, penempatan kepala sekolah. Menurutnya, penempatan kepala sekolah mestinya memenuhi standar seorang kepala sekolah. Tapi, dalam praktiknya hal ini kurang diperhatikan. Bahkan pengangkatan kepala sekolah lebih bernuansa politis dibandingkan kepentingan pendidikan. Bupati atau walikota terpilih cenderung memilih guru-guru yang diketahuinya sebagai tim sukses, sebaliknya orang-orang yang bukan tim sukses akan digusur. 

Masalah ini diperparah lagi dengan kemampuan penjabaran kebijakan dari pusat. Pemahaman yang rendah para pimpinan dan pelaku pendidikan cenderung membuat keputusan yang jauh bergeser dari keputusan pengambil kebijakan. Padahal menyelaraskan suatu kebijakan merupakan hal terpenting. 
Dalam era otonomi daerah pun, para kepala dinas pendidikan tingkat kabupaten/kota lebih memilih berkoordinasi dengan bupati/walikota ketimbang dengan kepala dinas pendidikan propinsi. Kalau kepala dinas pendidikan propinsi mengundang para kepala dinas pendidikan kabupaten/kota untuk rapat koordinasi, tidak semua kadis datang. Mereka hanya mengutus pejabat eselon III dan IV di lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota. 

"Omong tentang kebijakan, ini susah. Pak Kadis omong A, nanti penjabaran di kabupaten sudah jadi C atau D. Kesatuan komando merupakan prinsip dalam manajemen atau organisasi. Berkaitan dengan mutu pendidikan, manajemennya berasal dari kepala dinas. Tetapi kalau orang tidak datang untuk koordinasi, tidak jalan itu ke bawah. Apalagi otda bukan orientasi ke atas, melainkan ke samping. Karena atasan kadis bupati/walikota, bukan kepala dinas," jelas Manulangga.

Masalahnya, kata Manulangga, di tingkat kabupaten tidak ada lembaga yang mengendalikan pendidikan. Prinsi the right man on the right place juga tidak jalan. Seolah-olah semua orang boleh ditempatkan di mana saja (anybody can do everything).

Pos Kupang edisi Jumat, 27 Maret 2009 halaman 1

Catatan Redaksi

PADA Kamis (12/3/2009) lalu, Surat Kabar Harian (SKH) Pos Kupang menyelenggarakan diskusi terbatas. Temanya, Menemukan Permasalahan Pendidikan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Diskusi ini dilatarbelakangi oleh semakin menurunnya persentase lulusan NTT dalam Ujian Nasional (UN), baik di tingkat sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah pertama (SMP).
Diskusi yang berlangsung di ruang Redaksi SKH Pos Kupang itu menghadirkan para pakar dan praktisi pendidikan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Propinsi NTT, Ir.Thobias Uly, M.Si, Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek, Eddy Sulla dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTT, Damianus Modjo dari Dinas PPO Kota Kupang, Stev Rambodeta dari SMAN 1 Kupang, Kepala SMPN 2 Kupang, Yoel Oematan, Kepala SMP Adhiyaksa Kupang, Henoch Dju Bire, Kepala SMAK-Giovanni Kupang Rm. Drs. Stefanus Mau, Pr, Kepala SMKN 6 Kupang, Drs. Daniel Tapobali, Kepala SMPN 1 Kupang, Hendrik Adu, Pimpinan Lembaga Pendidikan Generasi Unggul, Pdt. Dr. Johny Kilapong, dan Adolfina Tampani dari SMA Teladan Kupang,
Evi Basari mewakili orangtua siswa, Chandara Pali, siswa SMAK Giovanni Kupang, dan Nancy Radja, siswi SMKN 6 Kupang.
Diskusi yang dipandu wartawan Pos Kupang Agus Sape ini menghadirkan Drs. John Manulangga, M. Ed, Prof. Drs. Elias Kopong, M. Ed, Ph. D, Ketua Yayasan Swastisari, Sr.Lucie Sumarni, CB, dan Ketua Forum Ilmiah Guru (FIGUR) SD Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd, sebagai pemakalah.

Reaksi:

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes