Buruk, Kinerja Pemkab/Pemkot di NTT

KUPANG, PK -- Kinerja pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama tahun 2008, dikategorikan buruk. Kinerja tersebut diukur dari penggunakan APBD yang rata-rata baru mencapai 41,32 persen, bahkan ada kabupaten yang hanya 19,17 persen, padahal tahun anggaran 2008 sudah hampir habis.

Dari 20 kabupaten/kota, hanya lima kabupaten yang berkinerja baik, 10 berkinerja sedang dan empat kabupaten lainnya masuk dalam kategori rendah. Ada satu kabupaten lagi, memasukkan laporan penggunaan APBD sejak Juni 2008. 

Hal itu disampaikan Kepala Biro (Karo) Penyusunan Program (Sunpro), Setda NTT, Ir. Andre W Koreh, M.T, dalam jumpa pers di ruang Biro Sunpro, Kamis (4/12/2008) sekitar pukul 12.30 Wita.

"Dari rapat evaluasi akhir tahun tentang pelaksanaan kegiatan yang didanai APBD kabupaten/kota di NTT tahun anggaran 2008, kami membuat ranking kinerja pemkab/pemkot dalam memanfaatkan dana APBD. Dari 20 kabupaten/kota di NTT, kami klasifikasikan dalam tiga kategori. Tapi secara keseluruhan, penyerapan dana APBD masih rendah, yakni rata-rata realisasi keuangan 41,32 persen," paparnya.

Dikatakannya, penyerapan dana APBD di tiap kabupaten/kota berbeda antara satu dengan yang lain. Ada kabupaten yang tinggi penyerapan dana APBD-nya, ada yang sedang dan ada yang sangat rendah.

Kabupaten yang paling tinggi menyerap dana APBD-nya, lanjut Koreh, yakni Alor, disusul Lembata, Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Kabupaten Manggarai Barat. Alor, lanjut dia, dana yang terserap mencapai 71,51 persen atau Rp 128.365.419.338,00 dari total APBD Rp 179.518.657.384,00.

Kabupaten Lembata, penyerapan dananya mencapai 64,97 persen atau 110.740.071.900,00 dari jumlah dana Rp 170.454.854.377,30, Sumba Barat Daya, dana yang terserap 70,92 persen atau Rp 74.135.466.648,00 dari total dana Rp 104.527.983.199,00.

Sementara Kabupaten Sumba Barat, dana yang terserap Rp 45.191.614.263,00 (36,15 persen) dari total dana Rp 125.023.881.392,00. Kabupaten Manggarai Barat, dana yang terserap Rp 151.506.358.957,00 (61,86 persen) dari dana Rp 244.914.639.248,00.

Sedangkan kabupaten yang paling rendah penyerapan dana APBD-nya, yakni Kabupaten Kupang, Sikka, Nagekeo dan Kabupaten Flores Timur (Flotim). "Kabupaten Flores Timur itu penyerapan dananya paling rendah, yakni 19,17 persen atau Rp 39.214.998.723,00 dari jumlah dana belanja langsung Rp 204.552.294.178,00," ujar Koreh.

Sementara 10 kabupaten/kota lainnya, seperti Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Belu, Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS) Sumba Timur, Ende, Sumba Tengah dan Kota Kupang, masuk dalam kategori sedang. Kabupaten Manggarai Timur, memberikan laporan penggunaan anggaran periode sejak Juni 2008.
"Dari evaluasi yang kami lakukan, ada tiga masalah pokok yang dihadapi pemerintah kabupaten/kota, sehingga mengakibatkan penyerapan dana APBD-nya rendah. Tiga masalah itu, yakni komitmen antara eksekutif dan legislatif masih rendah, SDM aparatur juga masih rendah serta regulasi yang terlalu cepat berubah sehingga penerapan di tingkat lapangan pun rendah," tutur Koreh.

Menurut dia, rendahnya komitmen pemerintah dan legislatif melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD), rendahnya SDM dan regulasi yang begitu cepat berubah, mengakibatkan penyerapan dana di kabupaten/kota juga rendah. Hal itu berdampak pada lambatnya pelaksanaan pembangunan.

"Rendahnya kinerja ini merupakan fenomena yang terjadi di kabupaten/kota selama tahun 2008. Tapi jangan digeneralisir bahwa kegagalan itu merupakan kegagalan pemerintah propinsi. Pemerintah propinsi punya kinerja yang terpisah dari kabupaten/kota," tandasnya.


Dia menambahkan, jika fakta memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten/kota, ada yang masih jauh dari harapan, maka ada konsekuensinya, yakni bisa berupa peringatan atau sanksi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Saya perlu sampaikan bahwa pemerintah pusat sudah sering memberikan sanksi kepada daerah yang penyerapan dananya rendah. Sanksi itu bisa berupa pengalokasian dana DAU dan DAK yang rendah," ujarnya.

Artinya, lanjut Koreh, bagaimana mungkin pemerintah pusat memberikan dana yang besar kepada daerah, kalau dana yang ada di daerah saja penyerapannya sangat minim. Jadi kalau ada sanksi seperti pengurangan dana DAU atau DAK, maka itu wajar, karena penyerapan dana di tingkat kabupaten/kota juga rendah.

Pihaknya memaklumi bahwa pada masa reformasi seperti sekarang pemerintah di setiap jenjang termasuk kabupaten/kota, sangat hati-hati menggunakan dana. Tapi sikap kehati-hatian yang berlebihan justeru berakibat pada rendahnya penyerapan dana bagi pembangunan.

Dalam konteks pembangunan NTT dengan paradigma Anggur Merah (Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera), kata dia, sikap pemerintah kabupaten/kota seperti yang ditunjukkan melalui kinerja di tahun 2008 ini, tentunya sangat merugikan masyarakat. Padahal, sosialisasi tentang paradigma pembangunan itu telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota di daerah ini.
"Perlu saya tambahkan bahwa kepatuhan pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan laporan kepada propinsi juga masih harus diperbaiki lagi. Hingga Desember 2008 ini, ada daerah yang baru memasukkan laporan keuangan penggunaan APBD periode Juni 2008," ujarnya. (kro)

Realisasi Belanja Langsung APBD 
Kabupaten                           Jumlah Dana         Realisasi Keuangan
Alor                                     179.518.657.384,00     128.365.419.338,00
Lembata               170.454.854.377,30                  110.740.071.900,00
SBD   104.527.983.199,00                                        74.135.466.648,00
Sumba Barat         125.023.881.392,00          45.191.614.263,00
Manggarai Barat 244.914.639.248,00             151.506.358.957,00
Ngada 181.096.803.303,00                              42.082.118.648,00
Manggarai 301.254.473.731,00                    156.261.161.371,00
Rote Ndao 221.397.385.714,00                          55.884.160.981,00
Belu 321.880.023.433,00                               143.900.793.105,00
TTU 247.167.508.513,94                                130.184.731.992,96
TTS 264.980.996,370,00                                  92.262.900.549,00
Sumba Timur 249.064.852.650,00                93.024.883.809,00
Ende 234.784.138.014,00                                  98.384.578.031,00
Sumba Tengah 71.464.101.904,00               29.659.636.969,00
Kota Kupang 153.079.965.850,00                57.175.394.329,00
Kupang 317.634.233.408,00                         69.715.902.676,00
Sikka 209.560.469.683,91                             65.862.497.806,00
Nagekeo 103.583.821.311,00                        31.631.910.564,00
Flores Timur 204.552.294.178,00                39.214.998.723,00
Manggarai Timur 9.668.493.145,00           2.786.070.123,00 

Pos Kupang 6 Desember 2008, halaman 1
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes