dion bata
 |
| ilustrasi |
Menanggapi keluhan tersebut Presiden SBY meminta para guru tidak segan-segan menyampaikan laporan kepadanya. Laporan ke presiden tentu melewati prosedur seperti sudah melaporkannya terlebih dulu kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
"Tapi jangan fitnah, harus faktual. Setelah sampaikan ke Mendikbud, Mendagri, tembusan ke saya, berikan konferensi pers bahwa ada perlakuan tidak benar," kata Presiden SBY seperti dikutip Kompas.Com. Dalam kongres yang dihadiri ribuan guru, tenaga pengajar, dan calon guru dari seluruh Indonesia tersebut, Presiden SBY pun mengatakan sudah menerima sejumlah laporan bahwa guru kerap menjadi korban politik, khususnya menjelang pemilu dan pemilukada. Meski tidak semuanya, ada guru yang dibawa ke ranah politik oleh pejabat daerah."Pesan saya, jangan sampai guru menjadi korban politik," demikian kepala negara.
Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bahwa profesi guru di negeri ini tidak bebas dari kepentingan politik praktis. Praktik itu makin mengemuka di era reformasi yang ditandai dengan pemilihan umum secara langsung termasuk dalam pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada).
Mengingat penempatan seorang guru merupakan kewenangan kepala daerah, maka bupati atau wali kota menggunakan kewenangan itu untuk kepentingan politiknya saat pemilukada. Para guru pun kerap dipaksa masuk dalam tim sukses pasangan kepala daerah tertentu, dan jika dia tidak mau berpeluang besar dimutasi. Khusus bagi guru yang menjabat kepala sekolah, kalau menolak permintaan kepala daerah kemungkinkan besar dinonjobkan serta dimutasi ke tempat yang lain.
Pernah terjadi di salah satu kabupaten di Nusa Tenggara, enam bulan menjelang pemilukada bupati mutasikan ratusan kepala sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK lantaran mereka dianggap tidak mendukung sang bupati incumbent yang maju bertarung lagi untuk periode kedua.Ketika bupati incumbent ternyata tidak terpilih, ratusan kepala sekolah itu lagi-lagi digusur oleh kepala daerah yang baru. Nasib mereka benar-benar dipimpong. Para pendidik generasi bangsa itu tidak diposisikan sesuai dengan kapasitas dan kinerja, melainkan atas dasar pertimbangan politik.
Praktik semacam ini tentunya berlaku juga di berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kita berpandangan melibatkan guru dalam politik praktis merupakan langkah bunuh diri yang merusak tugas mulia mereka sebagai pendidik anak bangsa yang berkualitas di masa depan. Ambisi politik jangan korbankan para guru! *
Sumber: Tribun Manado 4 Juli 2013 hal 10
Posted in: Kawanua,Salam
