dion bata
JAKARTA, PK -- Bantuan yang diberikan negara kepada partai politik (Parpol) dinilai telah membebani anggaran negara. Selama lima tahun terakhir, APBN sudah terkuras Rp 1,59 triliun untuk membantu Parpol.
Demikian Koordinator Divisi Politik Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Arif Nur Alam.
Menurut Arif, hasil penelitian Fitra sejak Mei-Juni 2008, selama lima tahun terakhir Parpol sudah menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 1,59 triliun.
"Dalam satu tahun semua parpol menerima Rp 57 miliar. Jadi dalam lima tahun mencapai Rp1,59 triliun. Anggaran itu diberikan negara pada Parpol berdasarkan jumlah kursi di DPR," jelas Arif pada acara diskusi tentang politik anggaran di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (18/9/2008).
Sementara anggaran untuk Parpol dari APBD, Arif Nur Alam menyebut bahwa setiap tahun dari total di 33 propinsi dan 434 kabupaten/kota, mencapai Rp 306 miliar. Jika dikalkulasi selama lima tahun, APBD di masing-masing propinsi tersedot Rp1,5 triliun untuk bantuan kepada Parpol.
"Sama dengan APBN, anggaran bagi Parpol di propinsi juga disesuaikan jumlah kursi mereka di DPRD," ujar Arif.
Arif menyebut, anggaran negara atau daerah yang diperuntukan bagi Parpol, ke depannya berpotensi kian membengkak. Hal itu terkait dengan banyaknya pemekaran daerah. Pasalnya, dengan munculnya daerah baru akan muncul daerah pemilihan (Dapil) baru yang otomatis menyebabkan bertambahnya kursi legislatif. .
Menurut dia, besarnya anggaran untuk Parpol tidak sebanding dengan peran Parpol bagi masyarakat. Ia mencontohkan kasus korupsi yang semakin marak menjerat orang-orang Parpol yang duduk di parlemen.
"Parpol juga tidak dekat dengan rakyat. Tapi justru lebih dekat dengan departemen, menteri, dan kelompok kepentingan," katanya.
Selain bantuan dari APBN, sumber dana Parpol berasal dari iuran anggota, serta sumbangan pihak ketiga atau donatur. Khusus sumbangan dari donatur, Arif mengingatkan agar Parpol perlu berhati-hati. "Sebab, bila sumbangan tidak dibatasi, Parpol bisa dikuasai kekuatan uang yang dimiliki donatur," katanya. (persdanetwork/ had)
Pos Kupang 19 September 2008 halaman 1
Demikian Koordinator Divisi Politik Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Arif Nur Alam.
Menurut Arif, hasil penelitian Fitra sejak Mei-Juni 2008, selama lima tahun terakhir Parpol sudah menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 1,59 triliun.
"Dalam satu tahun semua parpol menerima Rp 57 miliar. Jadi dalam lima tahun mencapai Rp1,59 triliun. Anggaran itu diberikan negara pada Parpol berdasarkan jumlah kursi di DPR," jelas Arif pada acara diskusi tentang politik anggaran di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (18/9/2008).
Sementara anggaran untuk Parpol dari APBD, Arif Nur Alam menyebut bahwa setiap tahun dari total di 33 propinsi dan 434 kabupaten/kota, mencapai Rp 306 miliar. Jika dikalkulasi selama lima tahun, APBD di masing-masing propinsi tersedot Rp1,5 triliun untuk bantuan kepada Parpol.
"Sama dengan APBN, anggaran bagi Parpol di propinsi juga disesuaikan jumlah kursi mereka di DPRD," ujar Arif.
Arif menyebut, anggaran negara atau daerah yang diperuntukan bagi Parpol, ke depannya berpotensi kian membengkak. Hal itu terkait dengan banyaknya pemekaran daerah. Pasalnya, dengan munculnya daerah baru akan muncul daerah pemilihan (Dapil) baru yang otomatis menyebabkan bertambahnya kursi legislatif. .
Menurut dia, besarnya anggaran untuk Parpol tidak sebanding dengan peran Parpol bagi masyarakat. Ia mencontohkan kasus korupsi yang semakin marak menjerat orang-orang Parpol yang duduk di parlemen.
"Parpol juga tidak dekat dengan rakyat. Tapi justru lebih dekat dengan departemen, menteri, dan kelompok kepentingan," katanya.
Selain bantuan dari APBN, sumber dana Parpol berasal dari iuran anggota, serta sumbangan pihak ketiga atau donatur. Khusus sumbangan dari donatur, Arif mengingatkan agar Parpol perlu berhati-hati. "Sebab, bila sumbangan tidak dibatasi, Parpol bisa dikuasai kekuatan uang yang dimiliki donatur," katanya. (persdanetwork/ had)
Pos Kupang 19 September 2008 halaman 1
Posted in: Pileg-Pilpres
