dion bata
KUPANG, PK -- Kepolisian Daerah (Polda) NTT menyesalkan penghentian proses pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah (pilkada) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) oleh KPU Sumba Barat dengan alasan keamanan.
"Kalaupun ada reaksi dari sekelompok orang karena merasa tidak puas dengan keputusan KPU Sumba Barat dalam menetapkan pasangan calon, itu merupakan risiko tugas penyelenggara Pemilu, tetapi tidak harus mengorbankan kepentingan lebih besar," kata Kabid Humas Polda NTT Kompol Marthen Radja di Kupang, Senin (8/9/2008).
KPU Sumba Barat memutuskan menghentikan proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dengan alasan keamanan menyusul reaksi ketidakpuasan terhadap keputusan KPU Sumba Barat dalam penetapan pasangan calon beberapa waktu lalu.
"KPU jangan menggunakan alasan keamanan untuk menunda tahapan Pilkada di Sumba Barat Daya," kata Marthen Radja.
Ia mengatakan, pengamanan terhadap seluruh tahapan Pilkada sudah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Polisi, katanya, tidak menerima laporan dari KPU setempat bila ada gangguan keamanan dalam proses Pilkada.
Menurut dia, semestinya anggota KPU Sumba Barat melaporkan kepada kepolisian bahwa ada ancaman kekerasan terhadap para anggotanya dalam melaksanakan tahapan Pilkada di Sumba Barat Daya.
Dari laporan itu, pihak kepolisian dapat melakukan identifikasi dan mempersiapkan model pengamanan bagi para anggota KPU setempat agar seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada tidak terganggu.
"Jadi jangan hanya salahkan polisi, tetapi kewajiban Anda untuk melaporkan saja, anda tidak jalankan. Polisi bukan maha tahu," kata Radja.
Ia menambahkan, Polda NTT dapat menggeser pasukan dari wilayah terdekat untuk membantu pengamanan Pilkada di Sumba Barat Daya jika memang diperlukan.
Bagi Polda NTT, hal yang paling penting adalah seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman dan lancar karena menyangkut kepentingan umum yang lebih besar. (ant)
Pos Kupang 9 September 2008 halaman 8
"Kalaupun ada reaksi dari sekelompok orang karena merasa tidak puas dengan keputusan KPU Sumba Barat dalam menetapkan pasangan calon, itu merupakan risiko tugas penyelenggara Pemilu, tetapi tidak harus mengorbankan kepentingan lebih besar," kata Kabid Humas Polda NTT Kompol Marthen Radja di Kupang, Senin (8/9/2008).
KPU Sumba Barat memutuskan menghentikan proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dengan alasan keamanan menyusul reaksi ketidakpuasan terhadap keputusan KPU Sumba Barat dalam penetapan pasangan calon beberapa waktu lalu.
"KPU jangan menggunakan alasan keamanan untuk menunda tahapan Pilkada di Sumba Barat Daya," kata Marthen Radja.
Ia mengatakan, pengamanan terhadap seluruh tahapan Pilkada sudah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Polisi, katanya, tidak menerima laporan dari KPU setempat bila ada gangguan keamanan dalam proses Pilkada.
Menurut dia, semestinya anggota KPU Sumba Barat melaporkan kepada kepolisian bahwa ada ancaman kekerasan terhadap para anggotanya dalam melaksanakan tahapan Pilkada di Sumba Barat Daya.
Dari laporan itu, pihak kepolisian dapat melakukan identifikasi dan mempersiapkan model pengamanan bagi para anggota KPU setempat agar seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada tidak terganggu.
"Jadi jangan hanya salahkan polisi, tetapi kewajiban Anda untuk melaporkan saja, anda tidak jalankan. Polisi bukan maha tahu," kata Radja.
Ia menambahkan, Polda NTT dapat menggeser pasukan dari wilayah terdekat untuk membantu pengamanan Pilkada di Sumba Barat Daya jika memang diperlukan.
Bagi Polda NTT, hal yang paling penting adalah seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman dan lancar karena menyangkut kepentingan umum yang lebih besar. (ant)
Pos Kupang 9 September 2008 halaman 8
Posted in: Pilkadal 2008
