dion bata
KUPANG, PK -- Realisasi keuangan dan fisik APBD NTT hingga November 2008 mencapai 48,15 persen dan 76,52 persen dari target 92,40 persen. Terjadi deviasi 44,25 persen untuk keuangan dan 15,88 persen untuk fisik. Dengan pencapaian kinerja seperti ini, maka pemprop masuk kategori sedang.
Kepala Biro Penyusunan Program Setda Propinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, M.T menjelaskan hal ini kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (15/12/2008). Menurut Andre, realisasi keuangan tidak terjadi permasalahan yang berarti karena tinggal proses pembayaran dan penyelesaian administrasi.
Dia memproyeksikan, realisasi keuangan dan fisik pada bulan Desember mencapai 90 persen. "Proyeksi realisasi keuangan dan fisik pada akhir Desember nanti untuk semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni 90 persen. Kalau realisasinya mencapai 90 persen maka pemprop masuk kategori baik," kata Andre.
Kegiatan evaluasi ini lebih difokuskan pada 10 SKPD pengguna APBD terbesar, yakni Dinas PU, Sekretariat Daerah, RSUD WZ Johannes, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Sekretariat DPRD NTT, Dinas Pendapatan, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Jumlah dana belanja langsung yang dikelola 10 SKPD ini sekitar Rp 46 miliar lebih. Walau demikian, evaluasi terhadap SKPD-SKPD lainnya tetap dilaksanakan.
Berdasarkan rekapitulasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan APBD NTT Tahun Anggaran 2008 oleh 91 SKPD yang disusun Biro Perencanaan Program, diketahui bahwa unit kerja yang realisasi fisik dan keuangannya paling rendah adalah Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Balitbangda) dengan 29,18 persen, disusul Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) 52,84 persen dan Badan Perlindungan Masyarakat 62 persen. SKPD dengan realisasi tertinggi adalah Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (Bapedalda) 83,97 persen disusul Dinas Nakertrans 83,12 persen dan Dinas Sosial 82,04 persen. "Kita hanya melihat dari indikator out put-nya. Indikator input, out come, benefit dan impact (dampak) tidak dilihat," katanya.
Andre mengatakan, rendahnya realisasi fisik dan keuangan disebabkan rendahnya sumberdaya manusia (SDM) sebagai motor penggerak pembangunan. Faktor lainnya adalah adanya regulasi dari pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Mei 2008 lalu, sehingga semua SKPD harus menghitung kembali program yang telah disusun dengan kenaikan harga barang serta komitmen SKPD yang masih kurang sehingga perlu didorong.
"SKPD yang kemampuannya tidak optimal akan dikasih punishment oleh gubernur. Bentuknya apa, nanti gubernur yang berikan. Tugas biro sudah menyuplai data," katanya. "Dengan sisa waktu yang ada, kita harapkan adanya komitmen semua SKPD untuk merealisasikan semua program kerja yang ditetapkan," ujar Andre.
Andre berharap, dengan adanya evaluasi dimaksud, kinerja semua SKPD pada tahun anggaran 2009 lebih baik. Alasannya, karena aturan (Perubahan IV Keppres 80) memungkinkan untuk melakukan pelelangan dan tender sebelum memasuki tahun anggaran baru. Tentunya dengan harapan bahwa tak ada kebijakan yang signifikan dari pusat yang mempengeruhi penggunaan anggaran, karena kerja daerah berdasarkan kebijakan pusat.
Menurut Andre, kegiatan evaluasi ini dalam rangka memberi motivasi kepada semua SKPD agar bisa mencapai kinerja yang optimal sesuai kemampuan dan upaya yang dimiliki. Kalaupun hasil evaluasi yang ada belum final, tapi setidaknya mereka telah bekerja optimal. "Ke depan, SKPD tingkat propinsi perfomansnya lebih baik," katanya. (aca)
Pos Kupang 16 Desember 2008 halaman 1
Posted in: Salah Urus
