dion bata
KUPANG, PK -- Empat Kejaksaan Negeri (Kejari) dan dua Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak Januari sampai November 2008 berprestasi nol. Empat Kejari yang berperstasi nol, yakni Kejari Larantuka, Ende, Ruteng dan Kejari Waingapu. Dua Kacabjari yang juga berprestasi nol, yaitu Kacabjari Waiwerang di Kabuaten Flores Timur dan Kacabjari Reo di Kabupaten Manggarai.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Dachmer Munthe, S.H, menyampaikan hal itu kepada wartawan saat jumpa pers dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia, di ruang rapat Kejati NTT, Selasa (9/12/2008).
Data tentang prestasi nol empat kejari dan dua kacabjari ini diperoleh dari Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTT, Wahyudi, S.H usai jumpa pers.Terhadap fakta ini, kata Munthe, ia akan melaporkan apa adanya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan di Jakarta, tanggal 15-18 Desember 2008.
Munthe menjelaskan, indikator internal dalam mengukur kinerja kejaksaan adalah banyaknya kasus korupsi yang dibawa ke ruang sidang (sampai tahap tuntutan) dengan pola 5-3-1 (lima perkara korupsi untuk tingkat Kejati, tiga untuk Kejari dan satu untuk Kacabjari).
Berkaitan dengan penjelasan Munthe tersebut, Wahyudi merincikan, sampai akhir November 2008, dari 14 Kejari di NTT, empat kejari sama sekali belum membawa satu perkara korupsi pun ke pengadilan. Selain itu, ada dua dari empat kacabjari yang juga prestasinya nol, yakni Kacabjari Waiwerang dan Reo.
Wahyudi menyatakan, prestasi nol pada empat kejari ini bukan karena tidak ada kasus korupsi di daerah-daerah tersebut. Di Ruteng, misalnya, terdapat enam kasus korupsi. Di Larantuka dan Waingapu ada empat kasus dan di Ende satu kasus. "Namun kasus- kasus ini baru sampai pada tahap penyidikan dan belum dibawa ke ruang sidang sehingga dalam laporan kajati nanti tetap dihitung nol prestasi," ujar Wahyudi.
Munthe yang ditemui kembali, Selasa sore menegaskan, bila tetap tidak ada prestasi tahun depan, pihaknya memprediksi empat kajari tersebut bisa dicopot dari jabatannya sebagaimana yang sudah terjadi pada Kejari Ende sebelumnya, Maringin Butar-Butar, S.H.
"Saya pasti lapor apa adanya dalam Rakernas Kejaksaan di Jakarta nanti. Kajari Ende kan sudah dicopot karena masalah ini. Kalau ke depan tidak ada perubahan, tidak tertutup kemungkinan yang lain juga mengalami hal yang sama," kata Munthe.
Sehubungan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Munthe mengatakan, hal ini dilakukan karena dampak korupsi sudah sangat parah, termasuk bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Untuk mendukung gerakan memberantas korupsi, lanjut Munthe, Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti korupsi sebagai bagian dari hukum negara sekaligus memperlihatkan tanggung jawab Indonesia kepada dunia.
Khusus tentang kinerja Kejati NTT, Munthe menjelaskan, dari laporan yang ia terima, instansi ini bahkan sudah melampui target lima perkara. Selama tahun 2008, Kejati NTT sudah membawa ke ruang sidang delapan perkara korupsi dan sebagian di antaranya sudah divonis majelis hakim.
Delapan perkara korupsi itu, yakni kasus tanah Weri di Larantuka (terpidana Herdian Muis Lamanepa), pengadaan barang dan jasa pada Bank NTT (Jacob Tubu Lau), proyek Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Oeniko, Kabupaten Kupang (Yafed Rato), SPPD fiktif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTT (Yeni Emilia dan IN Conterius), dan Proyek Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Dinas Perikanan dan Kelautan NTT di Tablolong (Tada HH Rihi, Veliks Dethan dan Made Artana Putra). (dar)
Data Prestasi Penanganan Korupsi 2008
Instansi Jumlah Kasus Yang Disidangkan
Kejati NTT 14 8
Kejari Kupang 9 6
SoE 4 3
Kefamenanu 2 2
Atambua 3 2
Kalabahi 7 1
Larantuka 4 0
Maumere 10 3
Ende 1 0
Bajawa 8 2
Ruteng 6 0
Waingapu 4 0
Waikabubak 4 4
Lewoleba 6 1
Baa 7 2
Kacabjari Seba 2 1
Waiwerang 1 0
Reo 3 0
Labuan Bajo 1 1
Sumber: Aspidsus Kejati NTT
Posted in: KKN on NTT
