Jabatan Dirut PD Flobamor Bernuansa Politik

KUPANG, PK--Mantan Direktur Umum (Dirut) PD Flobamor NTT, Stanis Tefa, S.H, menegaskan, menjadi Direktur Utama (Dirut) PD Flobamor NTT sarat muatan politik. Dengan kondisi seperti itu, dirut sangat menyulitkan dalam menjalankan usaha.

Stanis Tefa mengatakan itu kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Rabu (22/10/2008). Muatan politik itu, kata Tefa, manakala mengelola perusahaan ada-ada saja kebutuhan yang sulit untuk terungkap secara terbuka. Muatan politik itu, datang dari partai politik pada satu sisi dan pemerintah pada sisi lain.

Tefa mengatakan, kondisi seperti tentu juga dirasakan direktur lainnya di PD Flobamor. Dia mengaku banyak orang tidak tahu kondisi seperti itu. Dari pengalamannya, kata Tefa, DPRD NTT pernah secara terbuka dalam rapat pemandangan akhir fraksi menuding dirinya pernah korupsi sehingga disarankan untuk diganti. "Saya pernah alami kondisi tertekan seperti itu. Kondisi seperti itu sangat berat. Tetapi beruntunglah, semua telah berlalu. Saya lebih senang menjual es batu di kios sendiri ketimbang mengelola uang daerah miliaran rupiah," ujar Tefa.

Tefa juga meluruskan soal penyertaan dana pemerintah daerah ke PD Flobamor senilai Rp 1, 5 miliar sejak awal bukan dalam bentuk uang tunai. Dana Rp 1,5 miliar itu merupakan bagian dari kompensasi pemerintah terkait dengan saham pemerintah daerah di PT Semen Kupang. Saham pemerintah daerah dalam bentuk tanah dikonversikan dalam rupiah senilai Rp 1,5 miliar.
Mengenai dana dari pemerintah daerah, kata dia, setiap tahun pasti dialokasikan dalam APBD I. Namun, PD Flobamor setiap tahun juga menyumbang untuk APBD NTT. "Ada bantuan dana dari pemerintah, dan perusahaan daerah selalu mengembalikan untuk APBD I," ujarnya.

Dia mengaku tidak tidak gampang menjadi Dirut PD Flobamor. Perusahaan seperti ini terkadang penuh intrik. "Kalau mau jadi Dirut PD Flobamor, intinya harus punya rasa memiliki. Kalau tidak memiliki rasa seperti itu, maka siap untuk gagal," ujar Tefa.

Ia mengaku membidani PD Flobamor selama 10 tahun sejak tahun 1991 hingga tahun 2001. Saat serah terima dari pejabat lama, Tefa diharuskan mengelola dana Rp 1,5 juta yang tersisa dalam kas. Jumlah dana seperti itu tentu tidak bisa membantu untuk berusaha.

Beruntung saat itu, Gubernur NTT memberi dukungan penuh. Dukungan gubernur ketika itu bukan dalam bentuk dana, tetapi sejumlah kemudahan. Malah, kantor-kantor pernah diwajibkan membeli ATK di PD Flobamor. Namun kegiatan seperti itu juga merugi karena dinas terkadang baru membayar setelah satu tahun kemudian. "Bagaimana bisa jalan usaha seperti itu? Kita membeli dari orang toko dengan tunai, sedangkan dinas harus kredit. Akibatnya, modal tidak bisa bergulir dan susah berkembang," ujarnya.

Tefa mengakui hanya tiga gubernur yang serius dan punya komitmen mengelola PD Flobamor. "Soal kemajuan perusahaan daerah, saya harus akui kepiawaian tiga Gubernur NTT, El Tari, Ben Mboi dan Fernandez. Hanya tiga gubernur itu saja yang komit terhadap pengembangan perusahaan daerah," ujarnya.
Malah gubernur Hendrik Fernandez sempat memberikan dua unit mobil fuso yang sudah rusak tetapi diperbaiki hingga beroperasi.

Sementara itu, mantan Dirut PD Flobamor lainnya, Benediktus Muda, S.E, enggan memberi komentar ketika dihubungi Pos Kupang, Jumat (24/10/2008). Muda hanya tersenyum ketika menyinggung soal permainan politik yang terjadi dalam perusahaan.

Ia hanya menyinggung soal dana. Menurut Muda, dana yang diberikan pemerintah untuk PD Flobamor sangat terbatas. Akibatnya, usaha yang dilakukan terbatas pula. "Jangan orang berpikir dana yang diberikan tahun 1980 berlanjut. Persoalannya, dana yang diberikan sebelum untuk kebutuhan operasional seperti gaji karyawan dan lainnya. Pejabat yang baru mengelola dana baru pula," ujarnya.

Ia memimpin PD Flobamor sejak tahun 2000 hingga 2006. Dana yang paling banyak dikucurkan Pemerintah NTT baru tahun 2006 dalam kaitan rencana pembangunan ruko. Dana tersebut tidak sempat ia kelola karena keburu diganti. "Saya masih punya data berapa dana yang diberikan kepada pemerintah setiap tahun. Apa yang kita berikan kepada pemerintah pasti terbatas sesuai dengan modal kerja," ujarnya. (ely)

Pos Kupang edisi Sabtu, 25 Oktober 2008 halaman 1, http://www.pos-kupang.com
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes