dion bata
KUPANG, PK -- Gerakan Pembelaan Hak Suara Rakyat NTT untuk Pemilu Legislatif 2009 melakukan aksi demonstrasi menolak calon anggota legislatif (Caleg) dari luar NTT sebagai wakil rakyat dari Provinsi NTT untuk DPR-RI, Senin (6/10/2008).
Aksi oleh lebih dari 100 orang ini dipimpin Yoseph Ahryanto Ludoni, dimulai dari Sekretariat DPD PDI Perjuangan NTT dan DPD Partai Golkar NTT di Jalan Raya El Tari II Kupang. Aksi berlanjut ke Sekretariat DPD Partai Demokrat di Jalan Jenderal Soeharto dan terakhir di Sekretariat KPUD NTT di Jalan Polisi Militer No.1 Kupang.
Ketiga organisasi politik tersebut menjadi sasaran demonstran karena mengakomodir caleg dari luar NTT menjadi wakil rakyat untuk DPR RI pada pemilu legislatif 2009 mendatang.
PDI Perjuangan mengakomodir Shinta Devanagari, Ellen Laurita, Rosi dan dr Idayu Widya Hassari, Partai Golkar menjagokan Drs. Setyo Novanto, dan Partai Demokrat mencalonkan Samuel Purba dan Jodi Haryanto sebagai caleg untuk mewakili NTT.
"Kami mengharapkan parpol-parpol tersebut dapat mengakomodir caleg yang benar-benar putra daerah sehingga lebih memahami dan mengenal karakteristik rakyat di daerah ini. Apa yang bisa kita harapkan dari orang luar untuk membangun daerah ini? Yang mereka perjuangkan adalah kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Ahryanto.
Direktur Yayasan Purnama Kasih Kupang itu menambahkan, menolak caleg dari luar NTT bukan berarti primordialisme dan sukuisme, tetapi semata-mata untuk menghormati kebhinnekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia serta distribusi kader daerah ke pentas politik nasional.
"Apa pun kekurangan dan kelebihan orang NTT tetap harus dihargai oleh partai politik bersangkutan. Kita tidak mau lagi kepentingan rakyat terabaikan hanya karena kepentingan elite politik dalam parpol bersangkutan dalam menetapkan caleg," ujarnya.
Konsekuensinya, menurut dia, rakyat terpaksa memilih wakilnya yang sama sekali tidak dikenalnya hanya karena kemauan parpol dalam menetapkan para calegnya untuk duduk di parlemen.
Ketika mereka melakukan aksi di Sekretariat KPUD NTT, salah seorang anggota KPUD NTT, Drs. Djidon de Haan, M. Si mengatakan, pihaknya hanya sebatas membantu aspirasi masyarakat untuk diteruskan kepada masing-masing parpol.
"Parpol punya kewenangan untuk mencabut atau tetap mempertahankan caleg yang sudah masuk dalam daftar calon sementara (DCS). Fungsi kami hanya sebatas menjembatani aspirasi masyarakat. Jika ada masalah dengan caleg, kami tanyakan kepada induk organisasinya," kata dia.
Menurut dia, gerakan tersebut seharusnya dialamatkan kepada masing-masing parpol yang mencantumkan nama caleg dari luar NTT menjadi calon wakil takyat NTT.
Ahryanto menegaskan, jika imbauan tersebut tidak dikabulkan oleh masing-masing parpol pengusung, maka mereka akan melanjutkan dengan gerakan mengimbau masyarakat untuk tidak memilih caleg dari luar NTT pada pemilu legislatif 2009 mendatang. (aca/ant)
Pos Kupang edisi Selasa, 7 Oktober 2008 halaman 7
Aksi oleh lebih dari 100 orang ini dipimpin Yoseph Ahryanto Ludoni, dimulai dari Sekretariat DPD PDI Perjuangan NTT dan DPD Partai Golkar NTT di Jalan Raya El Tari II Kupang. Aksi berlanjut ke Sekretariat DPD Partai Demokrat di Jalan Jenderal Soeharto dan terakhir di Sekretariat KPUD NTT di Jalan Polisi Militer No.1 Kupang.
Ketiga organisasi politik tersebut menjadi sasaran demonstran karena mengakomodir caleg dari luar NTT menjadi wakil rakyat untuk DPR RI pada pemilu legislatif 2009 mendatang.
PDI Perjuangan mengakomodir Shinta Devanagari, Ellen Laurita, Rosi dan dr Idayu Widya Hassari, Partai Golkar menjagokan Drs. Setyo Novanto, dan Partai Demokrat mencalonkan Samuel Purba dan Jodi Haryanto sebagai caleg untuk mewakili NTT.
"Kami mengharapkan parpol-parpol tersebut dapat mengakomodir caleg yang benar-benar putra daerah sehingga lebih memahami dan mengenal karakteristik rakyat di daerah ini. Apa yang bisa kita harapkan dari orang luar untuk membangun daerah ini? Yang mereka perjuangkan adalah kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Ahryanto.
Direktur Yayasan Purnama Kasih Kupang itu menambahkan, menolak caleg dari luar NTT bukan berarti primordialisme dan sukuisme, tetapi semata-mata untuk menghormati kebhinnekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia serta distribusi kader daerah ke pentas politik nasional.
"Apa pun kekurangan dan kelebihan orang NTT tetap harus dihargai oleh partai politik bersangkutan. Kita tidak mau lagi kepentingan rakyat terabaikan hanya karena kepentingan elite politik dalam parpol bersangkutan dalam menetapkan caleg," ujarnya.
Konsekuensinya, menurut dia, rakyat terpaksa memilih wakilnya yang sama sekali tidak dikenalnya hanya karena kemauan parpol dalam menetapkan para calegnya untuk duduk di parlemen.
Ketika mereka melakukan aksi di Sekretariat KPUD NTT, salah seorang anggota KPUD NTT, Drs. Djidon de Haan, M. Si mengatakan, pihaknya hanya sebatas membantu aspirasi masyarakat untuk diteruskan kepada masing-masing parpol.
"Parpol punya kewenangan untuk mencabut atau tetap mempertahankan caleg yang sudah masuk dalam daftar calon sementara (DCS). Fungsi kami hanya sebatas menjembatani aspirasi masyarakat. Jika ada masalah dengan caleg, kami tanyakan kepada induk organisasinya," kata dia.
Menurut dia, gerakan tersebut seharusnya dialamatkan kepada masing-masing parpol yang mencantumkan nama caleg dari luar NTT menjadi calon wakil takyat NTT.
Ahryanto menegaskan, jika imbauan tersebut tidak dikabulkan oleh masing-masing parpol pengusung, maka mereka akan melanjutkan dengan gerakan mengimbau masyarakat untuk tidak memilih caleg dari luar NTT pada pemilu legislatif 2009 mendatang. (aca/ant)
Pos Kupang edisi Selasa, 7 Oktober 2008 halaman 7
Posted in: Pileg-Pilpres
